Kredit Koperasi Pola Executing

Kredit yang diberikan kepada koperasi primer (koperasi pegawai/karyawan) maupun koperasi sekunder (PKP/GKP-RI) untuk modal kerja simpan pinjam bagi anggotanya, dimana Bank melakukan pengikatan kredit dengan koperasi.

Target pemasaran Kredit Koperasi Simpan Pinjam (Pola Executing) yaitu:

  • PKPRI/GKPRI

  • Koperasi pegawai di lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

  • Koperasi pegawai di perusahaan swasta dengan kiteria perusahaan sebagai berikut:
    • Berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).
    • Telah beroperasi lebih dari 5 (lima) tahun.
    • Bukan termasuk dalam sektor ekonomi dan kegiatan usaha yang mengandung risiko tinggi seperti:
      • Perusahan komoditas yang harganya berfluktuasi tinggi.
      • Perusahaan yang banyak dipengaruhi oleh faktor ekstemal seperti faklor cuaca dan lain-lain.
      • Lokasi usaha yang berada di lokasi tertentu, seperti daerahkonflik/kerusuhan atau rawan bercana.
  • Jangka Waktu Fasilitas : Maksimal selama 7 (tujuh) tahun.

Kegunaan Fasilitas

  • Membiayai kebutuhan modal kerja simpan pinjam koperasi pegawai/karyawan

Keunggulan

  • Bepengalaman lebih dari 24 Tahun melayani Kredit Koperasi Pegawai Negeri/BUMN/BUMD dan Koperasi Karyawan Swasta
  • Proses mudah dan cepat dengan marketing yang aktif menjemput bola
  • Bunga kompetitif
  • Pencairan dapat dilakukan melalui rekening koperasi

Syarat dan Ketentuan:

No

Keterangan

Syarat dan Ketentuan

1

Nama Produk

KMK – Koperasi Pola Executing

2

Kriteria Persyaratan Debitur

  1. Persyaratan umum bagi koperasi:

  • Koperasi memiliki badan hukum.

  • Koperasi memiliki usaha simpan pinjam yang telah beroperasi minimal selama 2 (dua) tahun.

  • Di antara pengurus maupun pengawas koperasi tidak memiliki hubungan keluarga.

  • Koperasi dan pengurus koperasi tidak terdaftar dalam kredit bermasalah (NPL Kotektibilitas 3, 4 dan 5) berdasarkan hasil bank checking selama 12 (dua belas) bulan terakhir.

  • Pengurus koperasi tidak merangkap jabatan pada kepengurusan koperasi primer / sekunder lainnya.

  • Khusus untuk koperasi primer, pengurus koperasi harus berasal dari instansi atau perusahaan yang menaungi koperasi, dimana salah satu dari pengurus koperasi harus pegawai tetap / aktif di instansi atau perusahaan yang menaungi koperasi.

  • Khusus untuk koperasi sekunder, apabila pemohon adalah PKP-RI maka PKP-RI tersebut telah menjadi anggota GKP-RI setempat dan bagi GKP-RI telah menjadi anggota IKP-RI.

  1. Persyaratan umum bagi calon anggota peminjam (khusus untuk koperasi primer) :

  • Anggota koperasi aktif yang dibuktikan dengan pembayaran simpanan wajib setiap bulan disertai bukti pembayaran simpanan wajib selama 3 (tiga) bulan terakhir.

  • Usia:

    1. Minimal usia 21 (dua puluh satu) tahun.

    2. Maksimal usia tidak melebihi usia pensiun saat kredit jatuh tempo.

  • Berstatus pegawai tetap di instansi atau perusahaan yang menaungi koperasi.

  • Tidak terdaftar dalam kedit bermasalah di koperasi.

  • Memiliki rekening di bank sebagai rekening pencairan kredit dari koperasi kepada calon anggota peminjam.

3

Persyaratan Dokumen Permohonan Kredit

  1. Mengisi Formulir Permohonan Pinjaman (FPP).

  2. Fotokopi SK pengesahan koperasi sebagai badan hukum / fotokopi SK pengesahan perubahan anggaran dasar terakhir.

  3. Fotokopi RAT selama 2 (dua) tahun terkahir.

  4. Fotokopi NPWP atas nama koperasi.

  5. Fotokopi KTP pengurus koperasi yang terdiri dari pengurus inti koperasi.

  6. Surat kepengurusan koperasi yang dilegalisir oleh PKP-RI / GKP RI atau Dinas Koperasi dan menyatakan tidak terdapat hubungan keluarga.

  7. Surat kuasa penandatanganan akad kredit.

  8. Fotokopi dokumen agunan, bila dipersyaratkan.

4

Dokumen tambahan

  1. Daftar tagihan bendahara gaji.

  2. Fotokopi buku kas selama 3 bulan terakhir.

  3. Fotokopi slip gaji / rekap gaji 1 bulan terakhir.

  4. Daftar calon peminjam (DCP) dan menyatakan tidak masuk kedalam anggota koperasi bermasalah.

  5. Surat kuasa pemotongan gaji oleh calon anggota peminjam kepada pejabat yang berwenang melakukan pemotongan gaji.

  6. Surat kuasa pendebetan rekening giro.

5

Maksimal Plafond Kredit

  1. Maksimal plafon kredit yang dapat diberikan berpedoman pada ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku.

  2. Khusus untuk koperasi primer, maksimat plafond kredit ditentukan berdasarkan Debt to Equity Ratio (DER) yaitu :

    • Maksimal DER sebesar 800% atau 8 kali dapat diberikan dengan ketentuan :

      • Bad debt < 5%

      • Pinjaman disalurkan kepada end user (anggota koperasi).

      • Perjanjian kerjasama (PKS) potong gaji antara pengurus koperasi dengan bendahara dinas atau HRD/SDM bagian terkait di BUMN/BUMD/Swasta Nasional untuk menjamin pemotongan gaji dilakukan secara tepat sesuai jadwal angsuran.

    • Jika bad debt ≥5%, maka maksimal DER sebesar 500% atau 5 kali.

  1. Khusus untuk koperasi sekunder, maksimal plafond kredit ditentukan dari rasio nilai agunan yang mengacu kepada pengaturan tentang Jaminan Kredit.

6

Jangka Waktu Pinjaman/Kredit

Maksimal 84 Bulan / 7 tahun

Jangka waktu kredit antara Bank dengan koperasi harus sama dengan jangka waktu kredit antara koperasi dengan calon anggota peminjam.

7

Suku Bunga Kredit

Sesuai Ketentuan

8

Biaya-biaya Kredit

  1. Notaris

  2. Administrasi (Sesuai Ketentuan)

  3. Provisi (Sesuai Ketentuan)

  4. Premi Asuransi Jiwa untuk end user peminjam di koperasi primer (Sesuai Ketentuan)

9

Setting Penarikan Pinjaman/Kredit

Sesuai dengan daftar calon peminjam (DCP) yang disampaikan kepada Bank.

10

Pola Pembayaran Kredit

Angsuran (Pokok + Bunga)

11

Pengikatan Kredit

  1. Pengikatan kredit untuk plafond kredit (plafond + baki debet) sebesar < Rp. 5 Milyar dimungkinkan dilakukan secara di bawah tangan.
  2. Pengikatan kredit untuk plafond kredit (plafond + baki debet) sebesar ≥ Rp. 5 Milyar dilakukan secara notarial.
  3. Semua kredit yang dipersyaratkan menggunakan agunan fisik wajib dilakukan secara notarial.

12

Jenis Agunan

  1. Jaminan kedit untuk pengajuan dari koperasi primer berupa dana sebesar 1 (satu) kali angsuran yang dibiokir sampai kedit lunas

  2. Jaminan kedit untuk pengajuan dari koperasi sekunder adalah agunan berupa fix asset (tanah dan atau bangunan).

13

Nilai Agunan

125% untuk fasilitas pinjaman dari koperasi sekunder.