Kredit Modal Kerja

Produk Kredit yang diperuntukan bagi usaha dibidang usaha industri, perdagangan dan jasa atau yang berhubungan dengan pengadaan maupun proses produksi sampai dengan barang tersebut dijual.

Jangka Waktu Fasilitas : Maksimal selama 3 (tiga) tahun.

Kegunaan Fasilitas

  • Membiayai perputaran piutang usaha
  • Membiayai perputaran stok persediaan barang
  • Pembelian bahan baku produksi
  • Membiayai kontrak kerja

Maksimal Pemberian Kredit

  • Maksimal 80% dari kebutuhan modal kerja

Keunggulan

  • Produk kredit modal kerja (KMK) yang bervariasi meliputi KMK Umum, KMK Konstruksi, KMK Kontraktor dan KMK untuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
  • Bunga kompetitif
  • Proses mudah dan cepat dengan marketing yang aktif menjemput bola

Syarat dan Ketentuan

No

Keterangan

Syarat dan Ketentuan

1

Nama Produk

Kredit Modal Kerja

2

Kriteria Persyaratan Debitur

  1. Pemohon adalah badan usaha berbadan hukum maupun non badan hukum dan perorangan yang mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau perubahannya.

  2. Sebagai contoh : Badan usaha non badan hukum seperti CV, Firma, FA dan NV

  3. Pemohon dan/atau pengurus dan pengawas telah memiliki pengalaman dalam bidang usaha nya minimal 2 (dua) tahun.

  4. Usia minimum bagi Calon Debitur Perorangan minimal 21 tahun atau sudah pernah menikah.

  5. Tidak termasuk dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

  6. Tidak memiliki kredit bermasalah.

3

Persyaratan dan Ketentuan Dokumen Legalitas

  1. Dokumen Kredit Badan Usaha Badan Hukum

    1. Surat permohonan kredit dari pemohon/pengurus/kuasa pengurus.

    2. Akta pendirian perusahaan s.d akte perubahan terakhir.

    3. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Koperasi dan UKM (dalam hal pemohon koperasi). Struktur Organisasi.

    4. Fotokopi KTP dan riwayat hidup pengurus dan pengawas perusahaan serta pemegang saham.

    5. NPWP pengurus perusahaan.

    6. Foto pengurus perusahaan.

    7. Data grup perusahaan (jika ada).

    8. Perizinan usaha seperti TDP/SIUP/SITU.

    9. NPWP.

    10. Ijin lainnya (sesuai bidang usaha).

  1. Dokumen Kredit Badan Usaha Non Badan Hukum

    1. Surat permohonan kredit dari pemohon/pengurus/kuasa pengurus.

    2. Akta pendirian perusahaan s.d akte perubahan terakhir.

    3. Struktur Organisasi.

    4. Fotokopi KTP dan riwayat hidup pengurus dan pengawas perusahaan serta pemegang saham.

    5. NPWP pengurus perusahaan.

    6. Foto pengurus perusahaan.

    7. Data grup perusahaan (jika ada).

    8. Perizinan usaha seperti TDP/SIUP/SITU.

    9. NPWP.

    10. Ijin lainnya (sesuai bidang usaha).

  1. Perorangan

    1. Surat permohonan kredit dari pemohon.

    2. Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri.

    3. Fotokopi Kartu Keluarga.

    4. Foto dan riwayat hidup pemohon yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah berpengalaman dalam bidang usahanya minimal 3 tahun.

    5. Fotokopi NPWP.

    6. Perizinan Usaha minimal SKDU/SIUP.

4

Persyaratan dan Ketentuan Data Keuangan

  1. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir atau laporan keuangan pembukaan jika perusahaan telah berjalan kurang dari 1 (satu) tahun.

  2. Untuk permohonan kredit > Rp. 10 Milyar maka laporan keuangan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar disertai penjelasannya.

  3. Copy rekening 3 (tiga) bulan terakhir.

  4. Proyeksi cash flow.

  5. Penilaian agunan wajib menggunakan KJPP rekanan Bank.

5

Maksimal Plafond Kredit

Maksimal 80% dari Kebutuhan Modal Kerja.

Untuk Perorangan/Individu Maksimal Rp. 500 Juta.

Debitur Badan Usaha sesuai BMPK

6

Jangka Waktu Pinjaman/Kredit

Maksimal 36 Bulan / 3 tahun

7

Suku Bunga Kredit

Sesuai Ketentuan

8

Biaya-biaya Kredit

  1. Notaris

  2. Administrasi (Sesuai Ketentuan)

  3. Provisi (Sesuai Ketentuan)

9

Setting Penarikan Pinjaman/Kredit

Rekening koran melalui giro

10

Pola Pembayaran Kredit

Non Angsuran (Bayar Bunga di setiap bulan, pelunasan pokok saat jatuh tempo)

11

Pengikatan Kredit

Notariil

12

Jenis Agunan

Tanah dan atau Bangunan

13

Nilai Agunan

150% untuk fasilitas pinjaman rekening koran (PRK)