Pedoman Kerja Komite

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, antara lain :

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 52A/2017/SK tanggal 2 Juni 2017.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, antara lain :

  • Melakukan pemantauan dan evaluasi atas permcanaan dan pelaksanaal audit serta pemantauan atas tindak laniut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
  • Melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap :
    • Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
    • Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit
    • Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan
    • Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
  • Memberikan rekomendasi mengenai penunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 52B/2017/SK tanggal 2 Juni 2017 tentang Penunjukan Komite Pemantau Risiko

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, antara lain:

  • Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
  • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan keja manajemen risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/2015/SK tanggal 2 Desember 2015 tentang Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, antara lain :

Evaluasi terhadap kebijakan nominasi dan remunerasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :

  • Kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS
  • Kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan nominasi dan remunerasi, Komite Nominasi dan Remurerasi waiib memastikan bahwa kebijakan tersebut sekurang-kurangnya sesuai dengan:
    • Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
    • Prestasi kerja individual.
    • Kewajaran dengan peer group.
    • Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ALCO

Dalam menjalankan tugasnya, Komite ALCO telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusa Direksi No. 109/2017/SK tanggal 29 November 2017 tentang Komite Aset & Liabilities (ALCO)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO:

ALCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi yang terakhir kali disempurnakan dengan SK Direksi No. 109/2017/SK tanggal 29 November 2017 tentang Komite Asset & Liabilities (ALCO) dan memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain :

  • Pengembangan, kaji ulang dan modi kasi strategi ALMA
  • Evaluasi posisi risiko suku bunga dan strategi ALMA guna memastikan bahwa taking position Bank telah sesuai dengan tujuan pengelolaan dan risiko bunga Bank.
  • Kaji ulang penetapan harga (pricing) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa pricing tersebut dapat mengoptimalkan hasil penempatan dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALMA.
  • Kaji ulang deviasi antara realisasi dengan rencana bisnis Bank.
  • Informasi atas setiap perkembangan dan kondisi pasar, serta ketentuan yang mempengaruhi dalam strategi, dan kebijakan ALMA.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Manajemen Risiko telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 106/2017/SK tanggal 23 November 2017.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko:

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi yang terakhir kali disempurnakan dengan SK Direksi Nomor 106/2017/SK tanggal 23 November 2017 tentang Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain :

  • Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
  • Penyempumaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, pro l Risiko Bank, dan tidak efektiftrya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
  • Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signi kan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
  • Menetapkan dan menyesuaikan batasan terhadap masing-masing jenis risiko dan mengalokasikannya kepada unit-unit operasional yang mengelola risiko.
  • Melakukan penilaian terhadap hasil pengukuran tingkat risiko yang dihadapi oleh Bank terrnasuk kajian terhadap usulan produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan oleh Bank.
  • Mengevaluasi adanya pengecualian setiap jenis risiko yang dikelola termasuk unit yang bertanggungiawab dan kewenangannya
  • Memantau secara berkala dampak implementasi kebijakan dan strategi bisnis Bank dan besaran risiko yang mungkin terjadi.
  • Melakukan penilaian terhadap tingkat risiko terhadap rencana penerbitan produk dan aktivitas baru

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Manajemen Kepegawaian telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 15/2016/SK tanggal 25 Februari 2016.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian memiliki wewenang dan tanggung jawab, antara lain :

  1. Mengevaluasi dan mengkaji kedisiplinan, tata tertib dan Peraturan Perusahaan (PP).
  2. Melaksanakan implementasi budaya kerja perusahaan.
  3. Mengkaji usulan promosi, mutasi/rotasi pegawai dibawah Divisi/Satker/Unit Kerja di Kantor Pusat.
  4. Mengusulkan hukuman/sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran berat.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Manajemen Kepegawaian telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.105/2017/SK tanggal 15 November 2017

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi:

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi yang terakhir kali disempurnakan dengan SK Direksi Nomor 105/2017/SK tanggal 15 November 2017 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (Revisi II Tahun 2017). Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain :

Memberikan rekomendasi, evaluasi dan kajian kepada Direksi sekurangkurangnya mengenai :

  • Rencana Strategis Teknologi lnfomasi (Information Technology Strategic Plan) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank serta memperhatikan faktor e siensi, efektivitas, dan hal-hal lain yaitu:
    • Peta jalan (road-map) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Peta jalan (road-map) terdiri dari kondisi saat ini (current state), kondisi yang ingin dicapai (future state), dan langkah – langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai.
    • Sumber daya yang dibutuhkan.
    • Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis TI diterapkan.
    • Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI
  • Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal yang berdampak signi kan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian core banking application, switching/Payment gateway apllication, Sistem Server production, dan topologi Infrastruktur jaringan (Dacen dan/atau DRC).
  • Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (Project Charter) dan melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara e sien.
  • Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
  • Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya
  • Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi lnformasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh Unit Kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien dan tepat waktu.
  • Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank, keuntungan/manfaat yang akan diperoleh Bank saat rencana ditetapkan.
    • Merumuskan kebijakan, standarisasi, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama yang bersifat kritikal (berdampak signi kan bagi operasional, bisnis dan reputasi Bank), seperti : pengamanan data dan informasi, Manajemen Risiko IT, Core Banking System, Switching/Payment System, dan Infrastucture (Data Center, DRC, Network Communication, Hardware System).
    • Melakukan evaluasi atas efektivitas langkah-langkah mitigasi risiko yang dilakukan untuk meningkatkan pengamanan Teknologi Informasi Bank. Serta wewenang mengambil langkah – langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis
    • Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan implementasi Kebijakan Pengamanan Teknologi Informasi dan proyek Teknologi Informasi yang sedang dilakukan dan memberikan laporannya kepada Direksi.
    • Melakukan pembahasan dan menetapkan solusi terhadap permasalahan yang akan dan telah muncul dalam kaitannya dengan Teknologi Informasi.
    • Melakukan Rapat KPTI secara periodik

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Manajemen Kepegawaian telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 98/2017/SK tanggal 30 Oktober 2017.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijaksanaan Perkreditan Komite Kebijakan Perkreditan memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain :

  • Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perkreditan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati- hatian dalam perkreditan.
  • Mengawasi agar Kebijakan Umum Perkreditan dapat diterapkan dan dilaksanankan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Umum Perkreditan.
  • Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Umum Perkreditan dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan kebijakan. Divisi Kredit Komersil, Divisi Kredit Konsumer dan Divisi Review & Administrasi Kredit memantau dan mengevaluasi :
    • Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
    • Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
    • Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
    • Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK.
    • Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
  • Divisi Penagihan & Recovery Asset memantau dan mengevaluasi :
    • Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum Perkreditan
    • Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
  • Bertanggung jawab menyampaikan usulan bahan rapat dan/atau hasil pemantauan dan evaluasi di atas serta hal-hal lainnya terkait dengan aktivitas dan kebijakan perkreditan Bank, yang akan dibahas dalam rapat Pra-KKP dan/atau rapat KKP kepada sekretaris KKP. Menghadiri rapat Pra-KKP dan KKP sesuai jadwal yang ditetapkan oleh sekretaris KKP. Menindaklanjuti hasil keputusan rapat Pra-KKP dan KKP.