Pengangkatan Anggota Komite Audit

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Govemance (GCG), Cf PBI8/ 4/PBl/2006 tanggal 03-01-2006 dan SE BI No.9/12IDPNP tanggal 30 Mei 2007, Dewan Komisaris perlu dibantu oleh Komite-Komite yang membantu Komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya Perseroan. Bahwa untuk keperluan tersebut dibentuk Komite dengan surat keputusan Dewan Komisaris. Berdasarkan keptusan Dewan Komisaris sebagai berikut:

  1. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi No. 03/2016/SK tanggal 01 April 2016 tentang Penunjukan Ketua Komite Audit.
  2. Memo Dewan Komisaris kepada Direksi No. 06/2016/MM tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Ketua Komite Dewan Komisaris.

Memutuskan dan menetapkan Keanggotaan Komite Audit ditetapkan sebagai berikut :

  • Ketua     : Mahyuddin Ramli / Komisaris Independen
  • Anggota : M. Didiek Madinendar
  • Anggota : Waldy Gutama

Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

  1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaal audit serta pemantauan atas hasil rindak lanjut dalam rangka menilai kecukupa.
  2. Dalam rangka melaksanakan rugas dimaksud pada butir a, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
    • Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
    • Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku
    • Kesesuaian pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku
    • Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Audit Intem, Akuntan Publik dan hasil Pengawasan OJK, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
    • Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntann Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
  3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Rapat Komite :

  1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank dan untuk setiap Komite agar menetapkan sesuai kebutuhan masing-masing.
  2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari iumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak lndependen.

Keputusan Rapat Komite :

  1. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
  2. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir 1, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
  3. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik.
  4. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam Rapat Komite, wajib dicantumkan dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
  5. Hasil keputusan Rapat Komite dapat memberikan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh Dewan Komisaris.