Pedoman GCGC

Bank BKE memahami bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan. Kami memiliki komitmen untuk mengacu pada prinsip-prinsip GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penerapan prinsip GCG secara konsisten akan memperkuat kinerja perusahaan yang pada akhirnya menjadikan kami unggul di antara para pelaku dunia perbankan sebagaimana yang diharapkan para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Penerapan tata kelola perusahaan didasari ketentuanketentuan berikut sebagai pedoman;

1. Undang-Undang Republik Indonesia . Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. . Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Peraturan Bank Indonesia . Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum jo. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum . Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

4. Pedoman GCG Komite Nasional Kebijakan Governance . Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance . Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional kebijakan Governance

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik telah dilakukan oleh Bank BKE dalam sistem yang baik sehingga Manajemen dapat mempertanggungjawabkan keterbukaan, akuntabilitas keuangan, dan perilaku yang sesuai dengan kode etik kepada para pemangku kepentingan melalui penentuan strategi bisnis dan keputusan-keputusan penting yang berada dalam monitor. Tanggung jawab terkait pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh RUPS selaku organ tertinggi tata kelola perusahaan. Selanjutnya Dewan Direksi mengarahkan seluruh kegiatan bisnis perusahaan yang mengikuti kebijakan strategis..